Direktur Perusahaan di Hong Kong: Persyaratan dan Tanggung Jawab, Penunjukan dan Pemberhentian

Direktur memainkan peran kunci dalam memastikan operasi perusahaan yang sukses. Memilih orang yang berkualifikasi dan bertanggung jawab untuk posisi ini sangat penting bagi kemakmuran bisnis jangka panjang. Penting bagi setiap pengusaha untuk memahami kewajiban hukum, hak, dan risiko yang terkait dengan undang-undang Hong Kong dan persyaratannya terkait posisi ini.

Salah satu indikator kunci keberhasilan suatu perusahaan adalah pemimpinnya. Dia bertanggung jawab tidak hanya atas kegiatan operasional seluruh bisnis, tetapi juga atas kepatuhan penuh kegiatannya terhadap undang-undang Hong Kong.

Pemahaman yang benar tentang tugas direktur, proses penunjukannya, dan kemungkinan pemberhentiannya, serta penerapan aspek-aspek ini dalam praktik, memberikan peluang untuk mengelola bisnis dengan sukses di wilayah Hong Kong SAR.

Dalam panduan ini, kami akan memeriksa secara detail semua nuansa terkait pekerjaan direktur perusahaan Hong Kong, serta menawarkan tips dan rekomendasi yang berguna bagi pengusaha yang berencana menjalankan bisnis di yurisdiksi ini.

Persyaratan untuk Penunjukan sebagai Direktur

Di Hong Kong, proses penunjukan direktur perusahaan diatur oleh Companies Ordinance (CO). Untuk menjadi direktur, kandidat harus memenuhi sejumlah persyaratan hukum yang bertujuan memastikan pelaksanaan tugas yang efektif dan mencegah kemungkinan pelanggaran. Mari kita lihat persyaratan utama untuk posisi direktur perusahaan Hong Kong.

Usia
Kandidat untuk posisi direktur harus berusia di atas 18 tahun. Undang-undang Hong Kong tidak mengizinkan penunjukan anak di bawah umur untuk posisi ini.

Kecakapan Hukum dan Kecakapan Bertindak
Kandidat harus sepenuhnya cakap secara hukum dan cakap bertindak, serta tidak dinyatakan pailit. Ini berarti dia harus memiliki kemampuan untuk membuat kontrak dan melakukan tindakan hukum penting lainnya.

Riwayat Hukum yang Bersih
Kandidat tidak boleh memiliki catatan kriminal atas pelanggaran yang terkait dengan penipuan atau kejahatan korporat. Kondisi ini membantu mencegah penunjukan orang-orang yang dapat mengancam legalitas operasi perusahaan.

Tempat Tinggal (Residensi)
Direktur bisa menjadi penduduk (residen) maupun bukan penduduk (non-residen) Hong Kong. Ketentuan ini membuat Hong Kong sangat menarik bagi perusahaan internasional, karena memungkinkan penunjukan perwakilan dari negara lain untuk posisi ini. Dalam hal ini, tidak diperlukan visa atau izin apa pun untuk penunjukan tersebut.

Persyaratan-persyaratan ini bertujuan memastikan bahwa direktur dapat mengelola perusahaan secara efektif dan membuat keputusan yang berdasar untuk kepentingan semua pihak yang terkait.

Persyaratan Jumlah Direktur

 
Undang-undang Hong Kong menetapkan persyaratan jumlah minimum dan maksimum direktur tergantung pada jenis perusahaan. Persyaratan ini bertujuan memastikan tata kelola dan pengendalian yang tepat.

Perusahaan Swasta dengan Tanggung Jawab Terbatas (Limited by Shares):

• Jumlah minimum direktur: satu direktur.
• Jumlah maksimum direktur: tidak terbatas.
• Direktur Korporat: Direktur dapat berupa badan hukum, dengan syarat setidaknya satu individu juga memegang posisi tersebut.

Perusahaan Publik, perusahaan swasta yang menjadi bagian dari grup dengan perusahaan publik, dan perusahaan dengan tanggung jawab terbatas berdasarkan jaminan (Limited by Guarantee):

• Jumlah minimum direktur: dua direktur.
• Direktur Korporat: Direktur korporat tidak dapat ditunjuk; semua direktur harus berupa individu.

Persyaratan-persyaratan ini memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah direktur yang cukup untuk manajemen yang efektif dan kepatuhan terhadap norma-norma korporat.

Kewenangan direktur perusahaan di Hong Kong diatur oleh Companies Ordinance Hong Kong, Anggaran Dasar perusahaan, dan keputusan Dewan Direksi. Penting bahwa direktur bertindak dengan iktikad baik dan menggunakan kewenangannya semata-mata untuk kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya.

Perlu dipahami bahwa pemerintah Hong Kong membagi perusahaan menjadi dua jenis:

• Limited by Shares (dengan tanggung jawab terbatas berdasarkan saham). Ini adalah perusahaan di mana tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah yang mereka setujui untuk bayar atas saham mereka. Ini adalah jenis perusahaan komersial biasa yang beroperasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Pemegang saham dapat menerima dividen dari keuntungan perusahaan.
• Limited by Guarantee (dengan tanggung jawab terbatas berdasarkan jaminan): Perusahaan di mana para peserta tidak memiliki saham, dan tanggung jawab mereka terbatas pada jumlah yang wajib mereka bayarkan jika bisnis dilikuidasi. Jenis perusahaan ini sering digunakan untuk organisasi nirlaba, yayasan amal, dan asosiasi. Peserta tidak mendapatkan keuntungan, dan peran mereka adalah mendukung kegiatan perusahaan.

Persyaratan Tempat Tinggal dan Kewarganegaraan

Salah satu fitur menarik dari undang-undang Hong Kong adalah tidak adanya persyaratan ketat mengenai tempat tinggal dan kewarganegaraan untuk direktur perusahaan. Hal ini membuat yurisdiksi ini menarik bagi investor internasional, yang dapat mengelola bisnis tanpa kewajiban untuk berada dan tinggal di wilayah Hong Kong.

Di Hong Kong tidak ada persyaratan residensi dan kewarganegaraan untuk direktur, yang membuat yurisdiksi ini menarik bagi perusahaan internasional. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya lembaga ‘sekretaris korporat’. Meskipun sekretaris bukan pengganti direktur, dia secara profesional membantu dalam mematuhi semua persyaratan hukum Hong Kong. Sekretaris korporat harus menjadi penduduk Hong Kong. Sekretaris memastikan kepatuhan perusahaan terhadap semua norma dan persyaratan hukum.

Non-residen yang ditunjuk sebagai direktur harus siap untuk komunikasi terus-menerus dengan perusahaan dan sekretaris korporat. Hal ini diperlukan untuk pelaksanaan semua prosedur yang diwajibkan secara hukum secara tepat waktu dan teratur.

Struktur ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola urusannya secara efektif, terlepas dari lokasi direktur mereka.

Proses Penunjukan Direktur di Perusahaan Hong Kong

Direktur pertama (atau para direktur) perusahaan ditunjuk pada saat pendaftarannya. Untuk ini, pemegang saham perusahaan mengadopsi Resolusi Pertama (First Resolution), yang antara lain memuat keputusan tentang penunjukan direktur. Selanjutnya, direktur harus mengkonfirmasi penunjukannya secara tertulis. Jika perlu, sebelum ini, kontrak kerja dibuat dengan direktur.

Dokumen yang Diperlukan untuk Penunjukan Direktur Pertama Perusahaan di Hong Kong

Dokumen Wajib:

• Salinan dokumen identitas.
• Salinan dokumen yang mengkonfirmasi alamat tempat tinggal saat ini (tanda terima pembayaran utilitas, tanda terima operator telepon seluler, laporan bank atau dokumen lain yang berisi alamat).
• Resolusi Pertama Pemegang Saham (First Resolution).
• Persetujuan Direktur untuk Memegang Jabatan (Consent to act as a director). Persetujuan ini harus diberikan kepada Companies Registry Hong Kong baik dalam bentuk elektronik saat pendaftaran perusahaan (direktur harus menandatangani dengan tanda tangan elektroniknya), atau memberikan persetujuan dalam bentuk kertas Formulir NNC3. Formulir NNC3 harus diserahkan ke Companies Registry selambat-lambatnya 15 hari setelah tanggal pendaftaran perusahaan.

Dokumen jika Diperlukan:

• Kontrak kerja (biasanya dengan Penduduk Hong Kong).
• Perjanjian penyediaan jasa (biasanya dengan non-residen Hong Kong).
• Dokumen pendidikan.
• Rincian bank (untuk pembayaran gaji).

Remunerasi direktur harus ditentukan oleh perusahaan dalam rapat umum dan dapat:

• mengambil bentuk apa pun; dan
• mencakup setiap pengaturan terkait pembayaran manfaat pensiun.

Namun, jika direktur yang ditunjuk adalah pemegang saham itu sendiri, pembuatan kontrak dan pembayaran gaji tidak wajib. Perekrutan pihak ketiga kemungkinan besar memerlukan diskusi dan persetujuan atas kondisi kerja, yang dituangkan dalam kontrak yang sesuai. Dengan penduduk Hong Kong, biasanya ini adalah kontrak kerja resmi.

Alasan Pengakhiran Kewenangan Direktur di Hong Kong

Kewenangan direktur dapat diakhiri berdasarkan alasan-alasan berikut:

1. Pengunduran Diri atas Kemauan Sendiri. Direktur perusahaan dapat mengundurkan diri kapan saja, kecuali diatur lain oleh anggaran dasar perusahaan atau perjanjian dengan perusahaan. Setelah pengunduran diri, perusahaan wajib mengirimkan pemberitahuan mengenai hal tersebut ke Companies Registry Hong Kong sesuai dengan Bagian 645(4).
   Jika direktur meyakini bahwa perusahaan tidak akan mengirimkan pemberitahuan, dia sendiri harus mengirimkan pemberitahuan pengunduran diri ke Registrar untuk didaftarkan. Pemberitahuan yang dikirim oleh direktur harus memuat informasi mengenai:
   • Apakah anggaran dasar perusahaan atau perjanjian dengan perusahaan mengharuskan pengiriman pemberitahuan pengunduran diri.
   • Jika diharuskan, apakah pemberitahuan tersebut telah dikirim.
   Jika anggaran dasar perusahaan atau perjanjian mengharuskan pemberitahuan pengunduran diri, maka pengunduran diri hanya berlaku efektif setelah direktur mengirimkan pemberitahuan secara tertulis dengan cara:
   • Sesuai dengan persyaratan.
   • Menempatkannya di kantor terdaftar perusahaan.
   • Mengirimkannya ke perusahaan dalam bentuk tercetak atau elektronik.
2. Pemberhentian oleh Keputusan Perusahaan. Perusahaan berhak memberhentikan seorang direktur sebelum masa jabatannya berakhir dengan mengadopsi resolusi biasa dalam rapat umum. Hal ini dimungkinkan bahkan jika anggaran dasar perusahaan atau perjanjian dengan direktur mengatur sebaliknya, menurut Companies Ordinance (Bab 622, Pasal 462).
   Untuk memberhentikan seorang direktur atau menunjuk yang baru, diperlukan pemberitahuan khusus (sesuai Pasal 578 Bab 622 Companies Ordinance) – resolusi tidak berlaku efektif jika pemberitahuan tentang niat untuk mengajukannya tidak dikirimkan kepada perusahaan setidaknya 28 hari sebelum rapat dimana resolusi diajukan. Perusahaan harus, jika memungkinkan, memberi tahu anggotanya tentang resolusi tersebut pada waktu yang sama dan dengan cara yang sama seperti pemberitahuan rapat.
   Pemberhentian tidak menghilangkan hak direktur atas kompensasi atau ganti rugi.
   Hak Direktur untuk Menentang Pemberhentian: Direktur berhak untuk:
   • Berbicara dalam rapat dimana pemberhentiannya dibahas.
   • Menyerahkan pernyataan tertulis kepada perusahaan dan meminta agar disebarluaskan di antara para anggota.
   Perusahaan harus memenuhi permintaan direktur, kecuali pengadilan membebaskannya dari kewajiban ini. Pengadilan dapat membebaskan perusahaan dari memenuhi permintaan jika permintaan tersebut dibuat dengan itikad buruk atau untuk fitnah. Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban ini, keputusan pemberhentian dapat dinyatakan tidak sah.
3. Likuidasi Perusahaan. Dalam hal likuidasi perusahaan, kewenangan direktur secara otomatis berakhir, karena perusahaan menghentikan keberadaannya.
   Dalam likuidasi wajib, setelah penunjukan likuidator sementara atau penerbitan perintah likuidasi, kewenangan direktur perusahaan berakhir. Namun, mereka tetap memiliki kewajiban tertentu:
   • Pemeliharaan dokumentasi.
   • Mempersiapkan laporan tentang keadaan terkini perusahaan.
4. Kebangkrutan (Kepailitan). Jika seorang direktur dinyatakan pailit, dia kehilangan hak untuk menjabat sebagai direktur. Dia tidak dapat berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan sampai dia dibebaskan dari kepailitan. Menjabat sebagai direktur saat pailit hanya dapat dilakukan dengan izin pengadilan.
5. Ketidakhadiran dalam Rapat. Jika seorang direktur tidak hadir dalam rapat dewan direktur selama lebih dari 6 bulan tanpa izin, hal ini dapat menjadi dasar pengakhiran kewenangannya.
6. Tidak Cakap Hukum. Jika seorang direktur dinyatakan tidak cakap hukum, dia tidak dapat melanjutkan pelaksanaan tugasnya.

Proses Perubahan Direktur di Hong Kong

Perubahan direktur dalam perusahaan di Hong Kong mencakup beberapa tahapan kunci.

1. Pemeriksaan Anggaran Dasar Perusahaan. Sebelum menunjuk direktur baru, perlu memeriksa Anggaran Dasar untuk adanya pembatasan atau prosedur khusus terkait pemberhentian dan penunjukan direktur.
2. Pengakhiran Kewenangan Direktur yang Sedang Menjabat. Cara paling umum untuk mengakhiri kewenangan seorang direktur adalah pengunduran diri atas kemauan sendiri. Direktur dapat secara sukarela mengundurkan diri dengan mengajukan pemberitahuan tertulis. Dalam hal ini, jika berlaku, perusahaan harus membayar gaji yang masih terutang untuk waktu kerja dan cuti yang belum digunakan.
   Jika pengunduran diri sukarela tidak mungkin, maka perlu ditentukan salah satu cara paling sesuai untuk mengakhiri kewenangan direktur seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya dan mematuhi prosedurnya. Disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli agar tidak melanggar hukum ketenagakerjaan saat memproses pemberhentian.
   Sebaiknya, pada hari ketika kewenangan direktur yang sedang menjabat berakhir, perusahaan sudah memiliki calon untuk ditunjuk sebagai direktur baru.
3. Pengumpulan Data tentang Direktur Baru. Untuk menunjuk direktur baru, perlu mengumpulkan dokumen-dokumen berikut:
   • Salinan kartu identitas (ID untuk penduduk Hong Kong) atau salinan dokumen identitas untuk non-penduduk.
   • Konfirmasi alamat tempat tinggal (misalnya, laporan bank atau tagihan utilitas, atau tanda terima dari operator telepon seluler yang diterbitkan tidak lebih dari 60 hari sebelum penunjukan).
   • Dokumen dan informasi lain yang mungkin relevan bagi perusahaan.
4. Resolusi Penunjukan. Setelah mendapat persetujuan untuk penunjukan, pemegang saham atau Dewan Direksi perusahaan harus mengadopsi resolusi tentang penunjukan direktur baru. Ini adalah keputusan resmi dan harus dicatat dalam notulen rapat perusahaan. Resolusi harus memuat informasi berikut:
   • Tanggal Efektif Perubahan:
   Pada tanggal ini, orang yang secara langsung bertanggung jawab atas penunjukan akan secara resmi memulai tugasnya selain kewenangan dan tanggung jawab yang tersirat. Ini menjadi tanggal kunci untuk semua laporan perusahaan selanjutnya kepada otoritas lokal Hong Kong.
   • Nama Lengkap:
   Nama direktur yang ditentukan harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas, yaitu ID atau paspor untuk warga negara asing.
   • Alamat Tempat Tinggal Saat Ini:
   Di bagian ini juga perlu menyebutkan alamat permanen atau alamat terdaftar.
   Resolusi yang dibuat untuk tujuan pemilihan direktur baru harus ditandatangani oleh semua direktur yang sedang menjabat sebagai tanda persetujuan mereka.
5. Pengajuan Formulir Pemberitahuan ND2A ke Companies Registry. Menurut Bagian 645 Companies Ordinance Hong Kong, dalam waktu 15 hari sejak penunjukan direktur baru, perusahaan wajib memberitahukan Companies Registry Hong Kong (CR) tentang perubahan yang terjadi.
   Hal ini dilakukan dengan mengajukan Formulir ND2A yang berisi informasi rinci tentang direktur baru. Kegagalan mematuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan denda yang signifikan.
   Untuk mengkonfirmasi penunjukan direktur baru perusahaan, penting untuk memastikan bahwa Formulir ND2A diterima dan terdaftar oleh Companies Registry Hong Kong.
   Dalam hal pelanggaran tenggat waktu pemberitahuan, perusahaan menghadapi denda hingga 25.000 dolar Hong Kong dan denda harian sebesar 700 dolar Hong Kong untuk setiap hari keterlambatan.
6. Register Direktur Perusahaan. Perlu memasukkan tanggal dan alasan pemberhentian dalam register direktur, serta nama lengkap, tanggal penunjukan direktur baru.
7. Pelantikan ke Jabatan. Semua direktur perusahaan disarankan untuk mempelajari ‘Panduan Tugas Direktur’ yang diterbitkan oleh Companies Registry Hong Kong. Panduan ini berisi semua tugas dan persyaratan kunci. Selain itu, instruksi dan peraturan internal yang berguna akan membantu direktur mengikuti semua standar korporat yang diperlukan.

Sumber Daya yang Berguna untuk Direktur Baru Perusahaan di Hong Kong

• “Panduan Tugas Direktur”, Companies Registry Hong Kong
• “Prinsip Panduan untuk Direktur”, The Hong Kong Institute of Directors (hkiod.com)
• “Panduan untuk Direktur Independen”, The Hong Kong Institute of Directors (hkiod.com)
• Kode Tata Kelola Perusahaan, Hong Kong Exchanges (hkex.com)

Tanggung Jawab Direktur Perusahaan di Hong Kong

Seorang direktur perusahaan di Hong Kong bertanggung jawab untuk mematuhi norma-norma legislatif dan korporat. Tanggung jawab utama direktur adalah memastikan tata kelola perusahaan yang transparan dan melindungi kepentingan pemegang sahamnya. Kelalaian dalam tugas dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum, bahkan hingga pidana. Ada tanggung jawab umum dan tanggung jawab spesifik untuk Hong Kong yang harus dilaksanakan oleh direktur. Mari kita lihat masing-masing secara lebih rinci.

Tanggung Jawab Utama Direktur Perusahaan di Hong Kong:

1. Kepatuhan terhadap Hukum.
   Direktur wajib memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua hukum Hong Kong SAR, termasuk undang-undang perpajakan, aturan akuntansi dan pelaporan keuangan, penyimpanan dokumen primer, serta norma-norma korporat.
2. Tanggung Jawab kepada Pemegang Saham.
   Direktur wajib bertindak demi kepentingan pemegang saham perusahaan. Dia harus melindungi kepentingan pemilik bisnis dan menghindari situasi dimana kepentingan pribadi dapat berbenturan dengan kepentingan korporat.
3. Pengelolaan Kegiatan Operasional.
   Tugas direktur mencakup pengambilan keputusan operasional dan manajerial, pengelolaan personel, pengendalian pelaksanaan kontrak, dan pengelolaan aset perusahaan.
4. Kepatuhan terhadap Standar Tata Kelola Perusahaan.
   Direktur wajib mematuhi standar etika korporat dan memastikan transparansi semua operasi perusahaan. Penting agar semua tindakan direktur diarahkan untuk kebaikan perusahaan dan pemegang sahamnya.

Tanggung Jawab Spesifik Direktur Perusahaan di Hong Kong:

1. Pengendalian Kepatuhan terhadap Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Perlindungan Lingkungan.
   Tergantung pada bidang kegiatan perusahaan, direktur harus memastikan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan hukum di bidang keamanan bagi karyawan perusahaan (lingkup internal perusahaan) dan perlindungan lingkungan (lingkup eksternal).
2. Kehati-hatian yang Layak (Due Diligence).
   Direktur harus menunjukkan tingkat perhatian dan kehati-hatian yang layak dalam mengambil keputusan atas nama perusahaan. Ini berarti semua keputusan harus didasarkan pada analisis menyeluruh atas data yang tersedia pada saat keputusan dibuat.

Prinsip-Prinsip Dasar Tanggung Jawab Direktur di Hong Kong

Prinsip 1: Bertindak jujur untuk kepentingan perusahaan
Direktur wajib bertindak secara jujur dan untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Ini menyiratkan bahwa ia harus mempertimbangkan kepentingan semua pemegang saham, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Pada saat yang sama, penting untuk mengupayakan hasil yang adil bagi semua pihak.

Prinsip 2: Penggunaan wewenang untuk tujuan yang benar
Direktur harus menggunakan wewenangnya semata-mata untuk tujuan-tujuan yang diberikan. Tujuan utama harus diarahkan untuk kebaikan perusahaan. Jika diketahui bahwa wewenang digunakan untuk keuntungan pribadi atau pengendalian atas perusahaan, tindakan tersebut dapat dibatalkan, bahkan jika direktur bertindak dengan niat baik.

Prinsip 3: Larangan mendelegasikan tanpa izin dan independensi penilaian
Direktur tidak boleh mengalihkan wewenangnya kepada orang lain, kecuali diizinkan oleh anggaran dasar perusahaan atau resolusi khusus. Ia wajib membuat keputusan secara mandiri dan menunjukkan independensi dalam penilaiannya.

Prinsip 4: Menunjukkan kepedulian, keterampilan, dan kehati-hatian
Menurut undang-undang, direktur harus menunjukkan kepedulian, keterampilan, dan kehati-hatian yang wajar. Ini berarti ia harus bertindak dengan tingkat ketekunan dan profesionalisme yang diharapkan dari seseorang dengan pengetahuan dan pengalamannya dalam peran tersebut.

Prinsip 5: Menghindari konflik kepentingan
Direktur harus menghindari situasi di mana kepentingan pribadinya dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan.

Prinsip 6: Transaksi dengan kepentingan pribadi
Jika seorang direktur memiliki kepentingan material dalam suatu transaksi yang melibatkan perusahaan, ia wajib mengungkapkan sifat dan tingkat kepentingannya. Sebelum memenuhi kewajiban ini, direktur tidak boleh mengizinkan perusahaan untuk menutup transaksi semacam itu. Dalam beberapa kasus, anggaran dasar perusahaan mungkin memerlukan persetujuan dari direktur atau peserta lain.

Prinsip 7: Larangan menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi
Direktur tidak boleh menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang lain, jika hal itu merugikan perusahaan.

Prinsip 8: Penggunaan sumber daya dan informasi perusahaan
Direktur tidak boleh menggunakan sumber daya, informasi, atau peluang perusahaan untuk keuntungan pribadi, kecuali telah disetujui dalam rapat umum perusahaan.

Prinsip 9: Menerima manfaat dari pihak ketiga
Direktur atau mantan direktur tidak boleh menerima manfaat dari pihak ketiga yang terkait dengan jabatannya, kecuali telah disetujui oleh perusahaan atau terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Prinsip 10: Kepatuhan terhadap anggaran dasar dan resolusi
Direktur wajib bertindak sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan mematuhi semua resolusi yang diadopsi dalam kerangka anggaran dasar ini.

Prinsip 11: Pemeliharaan catatan akuntansi
Direktur harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan pemeliharaan catatan akuntansi yang akurat dan lengkap. Hal ini diperlukan agar transaksi perusahaan transparan, dan posisi keuangan serta hasil operasi disajikan dengan akurasi yang wajar. Direktur juga harus menghindari situasi di mana perusahaan mengambil kewajiban kredit baru, dengan mengetahui bahwa ia tidak akan dapat menghindari kebangkrutan, agar tidak melanggar undang-undang tentang perdagangan curang.

Hak dan Kewenangan Direktur di Hong Kong

Direktur perusahaan di Hong Kong memiliki wewenang yang signifikan yang memungkinkannya membuat keputusan atas nama perusahaan. Pada saat yang sama, pekerjaannya jelas terkait dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi. Wewenang direktur diatur oleh Anggaran Dasar Perusahaan dan undang-undang Hong Kong.

Wewenang Utama Direktur Perusahaan Hong Kong:

1. Penandatanganan Kontrak dan Perjanjian:
   Direktur berhak menandatangani perjanjian dan kesepakatan yang sah secara hukum atas nama perusahaan. Ini termasuk transaksi komersial, kontrak kerja, dan perjanjian investasi. Dengan menandatangani kontrak, direktur bertindak untuk kepentingan perusahaan dan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban dari transaksi tersebut.
2. Pengelolaan Akun dan Aset Perusahaan:
   Direktur mengontrol penggunaan aset perusahaan, termasuk dana keuangan, peralatan, properti, dan kekayaan intelektual. Ia harus membuat keputusan yang bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan aset perusahaan, menghindari konflik kepentingan.
3. Mewakili Perusahaan di Pasar Internasional:
   Direktur bertindak sebagai perwakilan resmi perusahaan di kancah internasional, berpartisipasi dalam negosiasi, konferensi, dan acara lainnya. Ini juga termasuk penutupan perjanjian dan pengaturan internasional.
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia:
   Direktur bertanggung jawab mengelola staf perusahaan. Ini termasuk membuat keputusan tentang perekrutan dan pemberhentian karyawan, serta menetapkan kondisi remunerasi dan sistem motivasi.
5. Distribusi Dividen:
   Direktur berhak membuat keputusan tentang distribusi dividen di antara pemegang saham perusahaan berdasarkan keuntungan dari bisnis. Pada saat yang sama, perhatian khusus harus diberikan pada kepatuhan terhadap kepentingan semua pemegang saham, dan bertindak dalam kerangka hukum.

Batasan Wewenang Direktur di Hong Kong

Meskipun direktur memiliki banyak hak, ada juga batasan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Ini termasuk:

1. Larangan Menggunakan Wewenang untuk Keuntungan Pribadi:
   Direktur tidak berhak menutup transaksi di mana ia atau anggota keluarganya memiliki kepentingan pribadi, tanpa koordinasi dengan pemegang saham atau Dewan Direksi. Semua tindakan tersebut harus transparan dan disahkan oleh manajemen puncak perusahaan.
2. Larangan Melampaui Wewenang:
   Direktur wajib mematuhi batas wewenangnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan. Jika wewenang dibatasi, direktur tidak dapat melampaui batas tersebut tanpa izin yang sesuai.

Pertanggungjawaban Direktur di Hong Kong

Direktur perusahaan di Hong Kong memikul tanggung jawab hukum atas tindakan dan keputusannya terkait pengelolaan perusahaan. Ini mencakup aspek administratif dan pidana, dan dalam hal pelanggaran hukum, direktur dapat dikenakan berbagai jenis pertanggungjawaban. Tujuan utama undang-undang adalah untuk memastikan kondisi agar direktur bertindak untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham, mematuhi norma hukum. Mari kita pertimbangkan jenis-jenis utama pertanggungjawaban direktur, serta contoh pelanggaran dan konsekuensinya.

Jenis-Jenis Pertanggungjawaban

1. Tanggung Jawab Administratif:
   Direktur dapat memikul tanggung jawab administratif atas pelanggaran dalam pengelolaan urusan korporat dan pemeliharaan akuntansi. Misalnya, jika perusahaan tidak menyerahkan laporan tepat waktu, tidak memperbarui data di Companies Registry, atau melanggar persyaratan hukum lainnya, direkturlah yang akan didenda.
2. Tanggung Jawab Pidana:
   Direktur dapat dikenai tanggung jawab pidana dalam kasus di mana tindakannya termasuk dalam definisi kejahatan. Contoh kejahatan tersebut: penipuan, penyuapan, distorsi data keuangan yang disengaja untuk menghindari perpajakan atau melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Tanggung jawab pidana juga terjadi jika direktur dengan sengaja membawa perusahaan ke kebangkrutan melalui tindakan ilegal.

3. Tanggung Jawab Kualifikasi:
   Dalam hal direktur tidak memenuhi tugasnya, pemegang saham atau pihak berkepentingan lainnya dapat mengajukan gugatan untuk mendiskualifikasi direktur. Sesuai dengan Companies Ordinance, direktur dapat didiskualifikasi untuk jangka waktu tertentu, jika terbukti bahwa ia bertindak merugikan kepentingan perusahaan atau melakukan kesalahan besar dalam manajemen.
   Direktur wajib melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan dan bertindak untuk kepentingan mereka. Jika pemegang saham membuktikan bahwa direktur bertindak untuk kepentingan pribadinya, melanggar hak pemegang saham, ia dapat dikenai pertanggungjawaban.

Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban hukum atau keuangannya, seperti membayar pajak atau mematuhi undang-undang ketenagakerjaan, direktur dapat dikenai pertanggungjawaban baik untuk pelanggaran administratif maupun pidana. Dalam beberapa kasus, direktur dapat memikul tanggung jawab pribadi atas utang perusahaan, jika tindakannya menyebabkan kehancuran keuangan bisnis.

Studi Kasus

Tanggung Jawab Direktur Perusahaan Sesuai dengan Undang-Undang Sekuritas

Bagian 32 dari Undang-Undang Penutupan Usaha dan Ketentuan Lainnya (Winding Up and Miscellaneous Provisions, WUMP) dan Bagian 571 dari Undang-Undang Sekuritas dan Berjangka (Securities and Futures Ordinance, SFO) memberlakukan berbagai kewajiban kepada direktur perusahaan penerbit saham terkait penerbitan sekuritas, penanganannya, dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan sekuritas, termasuk:

• Tanggung jawab perdata dan pidana atas pernyataan palsu dalam iklan penerbitan;
• Tanggung jawab perdata dan pidana atas pelanggaran yang terkait dengan praktik kompetisi non-pasar, sesuai dengan Bagian XIII dan XIV SFO;
• Tanggung jawab perdata dan pidana sesuai SFO atas pengungkapan informasi palsu atau menyesatkan yang mendorong transaksi sekuritas;
• Tanggung jawab perdata atas kegagalan memastikan pengungkapan tepat waktu informasi dalam oleh perusahaan yang terdaftar di bursa sesuai dengan Bagian XIVA SFO;
• Tanggung jawab pidana dan perdata sesuai SFO atas penyesatan secara curang atau ceroboh yang mendorong investasi atau berlangganan saham;
• Tanggung jawab perdata sesuai SFO atas distorsi fakta karena kelalaian yang mendorong investasi atau berlangganan saham;
• Tanggung jawab pidana sesuai SFO atas pemberian pernyataan atau informasi palsu atau menyesatkan kepada otoritas pengawas;
• Tanggung jawab perdata sesuai SFO atas komunikasi publik yang palsu atau menyesatkan;
• Tanggung jawab pidana sesuai SFO atas kegagalan mengungkapkan kepentingan direktur dalam saham dan instrumen utang perusahaan penerbit saham secara tepat dan tepat waktu;
• Direktur perusahaan penerbit saham harus mematuhi persyaratan Aturan Pencatatan (Listing Rules) terkait transaksi sekuritas.

Tanggung Jawab Sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan Perusahaan

Dalam hal likuidasi perusahaan, direktur memikul tanggung jawab pidana sesuai dengan Bagian 271–275 (WUMP), jika ditemukan bahwa dia:

• Tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya selama likuidasi perusahaan;
• Tidak menyerahkan properti yang sesuai kepada likuidator;
• Memalsukan buku akuntansi dengan tujuan penipuan atau kecurangan;
• Melakukan kelalaian material atau representasi palsu terkait urusan perusahaan;
• Mengalihkan atau menyembunyikan properti perusahaan yang dilikuidasi dengan tujuan menipu kreditor;
• Tidak melakukan pembukuan akuntansi selama dua tahun sebelum likuidasi perusahaan;
• Melakukan penipuan.

Tindakan penipuan oleh direktur yang ditemukan selama likuidasi dapat menjadi penyebab baik tanggung jawab perdata atau pidana, maupun diskualifikasi. Pengadilan juga dapat mengenakan sanksi kepada direktur yang dengan sengaja berpartisipasi dalam penipuan berupa tanggung jawab pribadi atas kewajiban utang perusahaan.

Meskipun di Hong Kong tidak ada konsep spesifik untuk transaksi di bawah nilai (sementara ada kemungkinan kepailitan pribadi), likuidator dapat menuntut direktur atas kesalahan sehubungan dengan penjualan aset di bawah nilai pasar atau dapat mengajukan gugatan terhadap direktur atas nama perusahaan atas pelanggaran kewajiban fidusia terkait persetujuan transaksi.

Tanggung Jawab atas Pelanggaran dan Penyalahgunaan di Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Lingkungan

Undang-undang perlindungan lingkungan mencakup berbagai langkah pengaturan. Termasuk di dalamnya:

• Pengendalian polusi udara;
• Pengendalian polusi air;
• Pembuangan limbah;
• Pengendalian kebisingan;
• Perlindungan lapisan ozon;
• Pembuangan ke laut;
• Penilaian dampak lingkungan.

Setiap pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan lingkungan yang disebutkan di atas dapat mengakibatkan tanggung jawab direktur, jika pelanggaran dilakukan dengan persetujuan atau kelalaian direktur tersebut atau terkait dengan kelalaian atau kelengahan.

Perusahaan bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan karyawannya berdasarkan hukum umum, serta sesuai dengan berbagai undang-undang. Secara khusus:

• Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Bab 509 Companies Ordinance Hong Kong) memberlakukan kewajiban kepada pemberi kerja atau orang yang menempati tempat usaha mengenai kesehatan dan keselamatan pekerja;
• Peraturan Pabrik dan Perusahaan Industri (Bab 59) memberlakukan kewajiban statutori umum kepada pemberi kerja untuk memastikan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja bagi orang-orang yang mereka pekerjakan di perusahaan industri.

Jika perusahaan dinyatakan bersalah atas pelanggaran apapun menurut salah satu peraturan ini, dan pelanggaran tersebut dilakukan dengan persetujuan atau kelalaian dari salah satu direkturnya, atau terkait dengan kelalaian, direktur tersebut juga akan dinyatakan bersalah atas pelanggaran tersebut.

Tanggung Jawab atas Pelanggaran Undang-Undang Anti-Monopoli

Undang-Undang Persaingan Usaha (Bab 61) memperkenalkan rezim undang-undang persaingan lintas sektor; berlaku efektif mulai 14 Desember 2015. Sebelumnya, pada Januari dan Agustus 2013, Komisi Persaingan Usaha dan Pengadilan Persaingan Usaha dibentuk. Undang-undang ini melarang:

• Perjanjian dan tindakan terkoordinasi anti-persaingan, serta penyalahgunaan kekuatan pasar signifikan apa pun yang bertujuan atau mengakibatkan pencegahan, pembatasan, atau distorsi persaingan di Hong Kong;
• Penggabungan anti-persaingan yang dapat menyebabkan pengurangan persaingan yang signifikan di Hong Kong.

Seorang direktur dapat didiskualifikasi hingga lima tahun jika perusahaan yang dia pimpin melanggar aturan persaingan, dan Pengadilan Persaingan Usaha berpendapat bahwa tindakannya membuktikan ketidaklayakannya untuk mengelola perusahaan.

Jenis Tanggung Jawab Lainnya

Direktur juga dapat memikul tanggung jawab dalam kasus berikut:

• Penipuan terhadap Pemerintah Hong Kong yang dilakukan saat membayar bea materai (Undang-Undang Bea Materai, Bab 117);
• Potongan ilegal dari upah, atau kegagalan membayar upah tepat waktu (Undang-Undang Ketenagakerjaan, Bab 57);
• Akses tidak sah ke program atau data yang disimpan di komputer, dilakukan dengan menggunakan peralatan komputer lain (Undang-Undang Telekomunikasi, Bab 106);
• Pemalsuan catatan komputer (Undang-Undang Pencurian, Bab 210).

Jika perusahaan dinyatakan bersalah atas salah satu pelanggaran ini dan pelanggaran dilakukan dengan persetujuan atau kelalaian dari salah satu direkturnya, direktur tersebut juga akan bersalah atas pelanggaran tersebut.

Daftar Direktur di Hong Kong

Perusahaan yang terdaftar di Hong Kong wajib menyimpan Register Direktur. Register ini merupakan daftar resmi yang berisi informasi tentang direktur perusahaan, tanggal pengangkatan dan pemberhentian direktur. Register Direktur harus disimpan di alamat terdaftar perusahaan di Hong Kong. Biasanya, register dikelola oleh Sekretaris Perusahaan dan mencakup data seperti nama, alamat, tanggal pengangkatan dan pemberhentian setiap direktur. Perusahaan wajib menjaga informasi ini tetap mutakhir dan melaporkan setiap perubahan tepat waktu. Register Direktur adalah bagian dari dokumen perusahaan wajib dan memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola perusahaan.